Diskusi Tim Kerja Kajian Transfer Insentif Fiskal Berbasis Alam di Provinsi Papua Barat

Wakil Gubernur Papua Barat, Sekda Provinsi Papua Barat dan Tim TIFA setelah mengikuti diskusi.

Manokwari,- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat gelar diskusi bersama tim kerja kajian Transfer Insentif Fiskal Ekologis (TIFA)  secara online dan offline di Mansinam Beach Hotel & Resort Manokwari -Papua Barat, Senin ( 03/08/2020). Diksusi ini membahas terkait naskah kebijakan dan draft Peraturan Gubernur tentang Transfer Insentif Fiskal Berbasis Alam di Papua Barat bersama tim kerja  kajian transfer fiskal ekologis Provinsi ke Kabupaten/ Kota di Papua Barat.

Diskusi ini turut diikuti oleh Wakil Gubernur, Mohamad Lakotani, SH., M.Si, Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel D. Mandacan M.Si, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, para akademisi, pimpinan serta perwakilan mitra pembangunan The Asia Foundation dan Perdu.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, menyampaikan bahwa upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Papua Barat oleh pemerintah Kabupaten/Kota perlu diapresiasi melalui pemberian Insentif Fiskal Berbasis Ekologi yang diharapkan dapat didorong pendanaannya melalui dana alokasi umum, ataupun melalui dana otonomi khusus Provinsi Papua Barat atau skema lain yang merupakan insentif kinerja kabupaten/kota.

Gubernur Papua Barat berharap, melalui diskusi ini dapat merumuskan kebijakan daerah tentang skema Transfer Insentif Fiskal Berbasis Ekologi yang dapat diterapkan di daerah yaitu dari Provinsi ke Kabupaten/Kota. Selanjutnya, Gubernur Papua Barat mengajak kita untuk selalu berkomitmen dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam secara keberlanjutan demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Provinsi Papua Barat.

Selain itu, SEKDA Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa komitmen bersama sejak tahun 2018 melalui ICBE harus dipertahankan dan ditindaklanjuti. “Apa yang kita nikmati hari ini adalah titipan dari orang tua kita sebelumnya, saya berharap masyarakat menjaga hutan dan mendapat imbalan dari hutan itu dan hal-hal yang menyangkut masyarakat bisa ditindaklanjuti dan terwujud karena apa yang kita lakukan hari ini merupakan keberlanjutan untuk generasi  yang hidup kemudian hari, ” tambah Nataniel.

Dalam menutup penyampaiannya, Nataniel mengajak untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan kekayaan Flora dan Fauna dalam perencanaan Pembangunan ke depan. “Marilah kita menjaga Papua Barat sebagai Provinsi pembangunan berkelanjutan,” tutup Nataniel.

Lebih lanjut, dalam menutup diskusi tersebut, Lakotani menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini merupakan lanjutan dari apa yang telah kita deklarasikan bersama dan juga sebagai stimulus untuk Kabupaten Kotadi Provinsi Papua Barat agar terlibat bersama. “Masyarakat yang mendiami kawasan hutan juga harus mendapat perhatian yang serius, dan ini merupakan salah satu indikator yang harus tersentuh, selain itu masyarakat pemilik sejati hutan sehingga mereka perlu mendapat penghargaan dan bukan saja Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan dari luar, tetapi masyarakat juga,” tutup Lakotani. (LB)


Banner
Video

September

MINSENSELRAMKAMJUMSAB
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123