"Kepala BRIDA Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Manokwari, Brida News - Hari kedua pelaksanaan Rakornis Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat difokuskan pada pengenalan Policy Brief mengusung tema “Penyusunan policy brief untuk rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence based policy)”.
"Narasumber Dr. Sri Nuryanti Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)" (dok.brida_mediapapuabarat)
Dalam arahannya, Kepala BRIDA Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS mengingatkan peserta menyiapkan diri menimba ilmu dalam rangka peningkatan kapasitas menjalankan tugas dan fungsi BRIDA/BAPPERIDA/Bapelitbangda se-Papua Barat untuk menyajikan informasi maupun juga rekomendasi berbasis bukti ilmiah kepada pimpinan daerah, baik Kabupaten ataupun Provinsi.
“Institusi BRIDA/Bapperida/Bapelitbangda harus dapat menyusun policy brief yang tepat dan merekomendasikannya sebagai bentuk dukungan kepada pimpinan daerah yang kemudian digunakan dalam menentukan kebijakan arah pembangunan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan dan menggerakkan sektor ekonomi daerah,” tutur Profesor Heatubun.
"Kepala BRIDA Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS" (dok.brida_mediapapuabarat)
Kepala BRIDA juga menyampaikan harapannya semoga di masa depan semua institusi riset dan inovasi di daerah bisa mandiri dan maksimal dengan satu nama BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah), juga lebih meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dalam bekerja dan dapat beradaptasi dengan proses digitalisasi yang terus berkembang demi akselerasi pembentukan ekosistem riset daerah.
Narasumber Dr. Sri Nuryanti Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada pemaparannya menekankan peran penting institusi BRIDA/BAPPERIDA berdasarkan Perpres 78 tahun 2021 untuk melaksanakan penelitian, penerapan serta invensi dan inovasi di daerah termasuk penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan. BRIDA/BAPPERIDA diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang bersifat problem solving, berbasis bukti data dari hasil riset, serta menghindari/meminimalisir dampak atau konsekuensi yang tak terduga.
"foto bersama" (dok.brida_mediapapuabarat)
“Pemimpin daerah sebagai pengambil kebijakan butuh penguatan dari staf dalam bentuk policy brief,” tegas Dr. Nuryanti.
Kegiatan Pengenalan penyusunan policy brief ini dihadiri oleh perwakilan BRIDA/BAPPERIDA/Bapelitbangda Kabupaten se - Papua Barat, akademisi dari UNIPA, perwakilan OPD, perwakilan mitra pembangunan dan juga seluruh staf BRIDA Papua Barat. (lanny/brida_mediapapuabarat)
