"Penyerahan Buku buku hasil penelitian yang di lakukan oleh Balitbangda Papua Barat dan Mitra Pembangunan lainnya kepada Mr. Georg Bucholz (kiri) sebagai Direktur GIZ FORCLIME" (dok.balitbangdamedia_pb)
BalitbangdaNews_Manokwari,- Satu lagi Mitra Pembangunan siap memulai kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat untuk mendukung program kerja Pemerintah Daerah untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua, Selasa (23/3/21).
Forest and Climate Change Programme atau (Forclime) adalah suatu program kerjasama bilateral antara dua negara yaitu Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan di bidang perubahan iklim dalam konteks pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+).
"Suasana diskusi yang di lakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si bersama Direktur GIZ FORCLIME, Mr. Georg Bucholz dan Team" (dok.balitbangdamedia_pb)
Koordinasi awal dilakukan oleh Mitra Pembangunan Proyek Kerjasama antara GIZ (Lembaga donor Pemerintah Jerman) dengan Kementerian LHK Republik Indonesia yang disebut FORCLIME 4.0 bersama Balitbangda Papua Barat sebelum memulai program kerjanya di Papua Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh Tim FORCLIME 4.0 yang berjumlah 5 diantaranya Georg Bucholz selaku Direktur GIZ FORCLIME, Muhammad Sidiq, Eddy Mardyanto, Fransiska Widiati dan Ruben Yogi, guna mendiskusikan alasan kehadiran mereka dan sejumlah hal teknis yang akan dikerjakan di Papua Barat. FORCLIME sendiri merupakan program yang difokuskan pada asistensi dan advokasi hubungan antara pemerintah pusat (Nasional), Provinsi dan Kabupaten dalam membuat keputusan-keputusan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam dan masyarakat adat.
"Penyerahan Majalah Kasuari Inovasi dan Jurnal Igya Ser Hanjop oleh Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si kepada Mr. Georg Bucholz (kiri) sebagai Direktur Direktur GIZ FORCLIME" (dok.balitbangdamedia_pb)
Profesor Charlie D. Heatubun selaku koordinator Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat menyambut dengan baik diskusi ini dengan menjelaskan beberapa tugas tanggung jawab Balitbangda dan juga sampai sejauh mana progress maupun achievement yang sudah didapatkan di Papua Barat. Dalam penjelasan dirinya menyampaikan bahwa tanggung jawab awal yang diberikan oleh Gubernur Papua Barat kepada Balitbangda pada saat itu yang baru terbentuk tahun 2017 adalah melaksanakan event International Conference on Biodiversity Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) yang melahirkan Deklarasi Manokwari, yang saat ini dijadikan sebagai pijakan untuk pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
Bersama dengan ini jugalah dibentuknya Forum Mitra Pembangunan untuk melaksanakan tugas fungsi koordinasi, sinkronisasi antara teman-teman mitra pembangunan yang bekerja di Papua Barat untuk mendukung 14 poin yang dihasilkan dari Deklarasi Manokwari. Melalui kesempatan ini juga, Kepala Balitbangda menyampaikan pesan Gubernur, Pemda Papua Barat tidak mau teman-teman mitra ini bekerja seperti zaman-zaman dulu, yang datang kemudian sudah direncanakan dan diputuskan di Jakarta kemudian datang implementasi disini, bukan seperti itu, tetapi mau sama-sama duduk dan mendengarkan apa yang jadi kebutuhan kami disini. Apalagi saat ini Pemerintah Daerah dan Mitra Pembangunan sedang fokus merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus, dan secara khusus terkait dengan pengelolaan hutan, khususnya di Papua Barat.
Kepala Balitbangda juga menjelaskan bahwa dari 14 poin yang dilahirkan dalam Deklarasi Manokwari. Dua poin yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) adalah Perdasus nomor 10 tahun 2019 terkait Pembangunan Berkelanjutan dan juga nomor 9 tahun 2019 tentang Pengakuan Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan dua Perdasus ini kemudian menjadi dasar untuk aktivitas terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan dari pada masyarakat.
“Tiap tahun kami melakukan rapat koordinasi dengan mitra-mitra pembangunan sehingga ada mitra yang bertugas mengawal setiap poin-poin dari Deklarasi Manokwari. Disamping itu juga kami mempunyai matriks yang sudah kita buat untuk menjabarkan setiap poin dalam aktivitas program yang sudah maupun yang sedang dikerjakan oleh mitra pembangunan, sehingga pembagian ini jelas dan tidak terjadi tumpang tindih program kerja. “Kami berharap juga bahwa teman-teman FORCLIME ini nanti juga bisa membantu kami dalam hal implementasi dari pada beberapa program-program terkait dengan Deklarasi Manokwari dan juga implementasi dari kebijakan Perdasus nomor 10 maupun nomor 9 sesuai program kerja FORCLIME” jelas Profesor Charlie.
Hal ini disambut baik oleh FORCLIME, dimana mereka akan menyesuaikan dan mendukung proses yang sudah ditetapkan sesuai aturan didaerah. “Kami baru disini dan harus belajar juga, dan sesuatu yang khas dari kerjasama FORCLIME bahwa kami mau buttom up juga, ini memang dari Pemerintah Daerah Provinsi atau tingkat Kabupaten ini penting sekali untuk kami”, ungkap Georg.
Penyerahan Kopi oleh Kepala Balitbangda Papua Barat sebagai ole-ole khas Kab. Pegunungan Arfak kepada Mr. Georg Bucholz (kiri) sebagai Direktur GIZ FORCLIME" (dok.balitbangdamedia_pb)"
Sebagai langkah awal yang serius oleh FORCLIME untuk memulai program kerja di Papua Barat, pihaknya akan melakukan Workshop Project pada tanggal 25 Maret di Swiss-Belhotel, juga sedang dalam proses merekrut tenaga kerja/staf lokal dan juga akan membuka kantor di Manokwari, “Kalau ada staf disini lebih muda untuk diskusi, lebih muda tahu apa yang penting dan dibutuhkan di daerah” jelas Direktur. (ars/balitbangdamedia_pb)
