"Perwakilan Provinsi Daerah desentralisasi se-Indonesia Fordasi 2023 di halaman Kantor Gubernur Papua Barat" dok.brida_papuabarat
BRIDANews_Manokwari, Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) Tahun 2023 yang diselenggarakan selama dua hari (26–27 September 2023) di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat menghasilkan delapan rekomendasi yang disebut “Pesan Manokwari”, melalui tema utama “Bekerjasama Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”. Rabu (27/10/2023)
"Suasana Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) Tahun 2023" (dok.brida_mediapapuabarat)
Provinsi Papua Barat menjadi tuan rumah penyelenggaraan FORDASI Tahun 2023 yang menghadirkan 7 perwakilan provinsi di Indonesia yang berstatus daerah istimewa dan daerah khusus yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan 4 Provinsi yang baru bergabung yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya. Saat ini FORDASI Indonesia beranggotakan 9 perwakilan daerah istimewa dan/atau khusus.
"Penyerahan Cinderamata oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Paulus Waterpauw, M.Si kepada Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Valentinus Sudarjanto Suminto" (dok.brida_mediapapuabarat)
Pada pertemuan FORDASI Papua Barat Tahun 2023 ini, Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw, M.Si pada sambutan pembukaannya mengingatkan kepada seluruh anggota khususnya 6 provinsi yang berada di Tanah Papua untuk membangun kerjasama serta belajar dari daerah-daerah di luar Tanah Papua untuk terus membenahi dan memperlengkapi kemampuan dan potensi dari masing-masing daerah. "Saya bisa menyebut FORDASI bukan lagi sebagai forum koordinasi, namun sudah sampai pada tahap kerja bersama untuk membangun daerah kita. Saya biasa menyebut FORDASI ini bukan hanya sebagai forum koordinasi atau saling bersilahturahmi, namun sudah sampai pada tahap kerja bersama untuk membangun daerah kita” tambah Waterpauw. Lebih lanjut Gubernur Waterpauw berharap, kerjasama daerah desentralisasi asimetris juga ditindaklanjuti pada tingkatan kabupaten dan kota di masing-masing provinsi anggota.
"Penyerahan Cinderamata oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Dr.Hut Jacob S. Fonataba, SP, M.Si kepada perwakilan provinsi daerah desentralisasi se-Indonesia Fordasi 2023 di halaman Kantor Gubernur Papua Barat" (dok.brida_papuabarat)
Beberapa program yang akan disusun melalui forum koordinasi ini diantaranya Pertama, Grand Design dalam rangka membangun kebersamaan untuk 20 tahun mendatang bersama dengan daerah otonomi khusus. Kedua, membangun Road Map atau peta jalan untuk lima tahun kedepan. Ketiga, pemetaan potensi setiap daerah. Selain itu melalui forum ini Waterpauw juga berharap setiap daerah dapat saling bertukar informasi dan inovasi antar provinsi dan kabupaten/kota untuk mensejahterakan masyarakatnya. Isu lain yang akan dibahas dalam forum ini sesuai kebijakan presiden adalah terkait penanganan penurunan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan peningkatan ketahanan pangan untuk menghadapi perubahan iklim global.
"Sambutan Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Paulus Waterpauw, M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Diakhir sambutan, Gubernur Papua Barat bersama para Gubernur dari 8 provinsi serta Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari, Bupati Pegunungan Arfak, Bupati Teluk Wondama dan Wakil Bupati Fakfak membuka dengan resmi kegiatan Rapat Koordinasi FORDASI Papua Barat Tahun 2023 dengan manabuh tifa.
"Sambutan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri Valentinus Sudarjanto Suminto" (dok.brida_mediapapuabarat)"
Selanjutnya dihari kedua dalam Rapat Koordinasi FORDASI para pimpinan daerah telah menghasilkan rekomendasi yang dikenal sebagai “Pesan Manokwari”. Hasil ini dibacakan langsung oleh Sekda Papua Barat Dr.Hut Jacob S. Fonataba, SP, M.Si sebagai berikut :
Pertama, menerima Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya sebagai anggota baru Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia.
Kedua, meningkatkan koordinasi kemitraan secara intensif antara wilayah-wilayah desentralisasi asimetris dengan daerah lainnya untuk membangun kerja sama yang lebih spesifik dan konkret guna meningkatkan daya saing daerah tersebut. Ini dapat dicapai melalui identifikasi, pengembangan, dan kerja sama dalam pemasaran produk unggulan masing-masing wilayah di sektor pertambangan, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pariwisata, industri kreatif, infrastruktur, dan kebudayaan. Selanjutnya, asistensi dan pertukaran pengetahuan, serta teknologi, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang unggul.
Ketiga, memperkuat kelembagaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia sebagai mitra strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menerapkan desentralisasi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang teknis pelaksanaannya akan diatur melalui penunjukan Sekretariat Bersama Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Sekber Fordasi) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan melibatkan personel dari perangkat daerah yang memiliki urusan khusus dan/atau istimewa.
Keempat, mendorong fasilitasi dan dukungan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan daya saing wilayah-wilayah desentralisasi asimetris yang masih tertinggal.
Kelima, bersama-sama dengan pemerintah pusat mengatasi masalah kemiskinan ekstrim, stunting pada balita akibat kekurangan gizi, mengendalikan inflasi, meningkatkan ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global, menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, serta menangani kejahatan lintas batas.
Keenam, berkomitmen untuk bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, demi suksesnya pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah yang akan diadakan serentak pada tahun 2024.
Ketujuh, bahwa FORDASI akan memperjuangkan aspek kekhususan dan keistimewaan desentralisasi asimetris, serta program-program strategis dalam rancangan teknokratik RPJMN tahun 2025–2029 kepada Kementerian PPN/BAPPENAS dan kementerian/lembaga lainnya.
Kedelapan, pertemuan Forum Desentralisasi Asimetris tahun 2024 akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, tutup Jacob Fonataba.
"Foto bersama Perwakilan Provinsi Daerah desentralisasi se-Indonesia Fordasi 2023 di halaman Kantor Gubernur Papua Barat" (dok.brida_papuabarat)
Menutup seluruh rangkaian kegiatan FORDASI, Gubernur Papua Barat bersama kepala-kepala OPD dan tamu undangan mengunjungi setiap stand pameran dari masing-masing perwakilan baik dilingkup pemerintahan maupun kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).(ars/brida_mediapapuabarat)
