Kepala Balitbangda ketika menerima kunjungan dari tim GIZ Forclime Papua Barat
Manokwari,- Lembaga Internasional asal Jerman, GIZ Forclime menyatakan akan mendukung lembaga pemerintah daerah dan kelompok masyarakat di Papua Barat yang melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan berkelanjutan.
Hal itu dikatakan Manager Bidang Strategis Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat, GIZ - Forclime, Mohammad Sidiq saat bertemu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah(Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof.Dr.Charlie D.Heatubun,S.Hut,M.Si,FLS di Manokwari, Senin(17/1/2022).
“ Pertemuan kami dengan Prof.Charlie adalah untuk melaporkan rencana kerja Tahun 2022. Selain itu, pada tanggal 26-27 Januari akan ada rapat technical comitte di KLHK ( Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Jadi ini dalam rangka mengimput data untuk menyempurnakan workframe kita,” jelas Sidiq.
Sidiq menegaskan bahwa GIZ Forclime sangat mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam bidang kehutanan, pelestarian keanekaragaman hayati dan kegiatan terkait pembangunan berkelanjutan lainnya.
Dalam penyampaiannya kepada Kepala Balitbangda Papua Barat selaku koordinator mitra pembangunan di Papua Barat, Sidiq menjelaskan, pada Tahun 2022 ini, Forclime dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat akan berkolaborasi bekerja dari tingkat kampung. Empat kampung yang dipilih sebagai pilot project adalah Kampung Wendi dan Kampung Haha di Kabupaten Sorong Selatan, serta Kampung Emaus dan Kampung Bikar di Kabupaten Tambrauw.
Kegiatan yang akan dilakukan pada empat kampung ini adalah pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator dan pendampingan kelompok tani hutan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas fasilitator kampung dan kelompok tani hutan di kampung. Tujuannya agar fasilitator dan kelembagaan kelompok tani hutan pada tingkat kampung memiliki kompetensi sesuai syarat yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Selain itu, GIZ Forclime juga akan membantu mengembangkan unit-unit yang diajukan dari KLHK. Baik dalam hal pengelolaan usahanya hingga pengembangan jaringan pasar. GIZ Forclime juga akan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh, kompok tani dan tim kerja KPH.
GIZ Forclime juga telah bekerjama dengan Universitas Papua (Unipa) dalam mendukung program magang mahasiswa, dan mendukung program Kampus Merdeka Belajar. Selain itu, bersama Fahutan Unipa akan membentuk International Forest Student Asociation ( IFSA) Center di Papua. “ Di Papua belum ada, jadi kami dorong pembentukan IFSA Papua Center,” ucapnya.
GIZ Forclime juga akan memberikan dukungan terhadap inventarisasi hutan yang lokusnya adalah Hutan Mangrove di KPH Sorong Selatan. Juga akan melakukan pemetaan sagu dan mendukung pusat riset manggrove di Papua Barat.
Sementara itu, Prof. Heatubun yang juga sebagai anggota tim pengarah program Forest and Climate Change 4.0 pada kerjasama pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman, dalam arahannya berharap GIZ-Forclime dapat berkontribusi juga dalam mendukung penerbitan hasil-hasil riset dan penelitian ilmiah di Papua Barat, juga membantu dalam mendukung upaya-upaya pengembangan komoditas unggulan dan pembangunan Science Technopark di Papua Barat.
“ Sagu adalah salah satu komoditas unggulan di Papua Barat, tapi Provinsi Riau sudah menyatakan mereka sebagai provinsi sagu. Kenapa? Karena dalam hal pengelolaan sagu, mereka lebih progresif,” tandas Prof. Heatubun.
Karena itu, Prof. Heatubun berharap agar dapat dibentuk tim untuk mereview status sagu di Papua dan rekomendasinya seperti apa. “Banyak yang lakukan penelitian sagu, tapi tidak tahu datanya kemana. Jadi jangan kita mengulangi hal yang sama berulang. Kita sudah harus bekerja baik dari tingkat dasar maupun pengelolaan produk turunan. Jadi riset-riset ini harus betul-betul diperhatikan.*(ab)
