"Pertemuan Kepala Brida Provinsi Papua Barat dan perwakilan staf Kedutaan Besar Inggris (British Embassy) Jakarta" dok.brida_mediapapuabarat
BRIDANews_Manokwari, perwakilan staf Kedutaan Besar Inggris (British Embassy) Jakarta bersilahturahmi ke Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), guna mendapatkan informasi terkini dan membahas dukungan kerjasama terkait kebijakan pembangunan berkelanjutan terutama isu-isu keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Papua Barat. Selasa (21/03/2023)
"Perwakilan staf Kedutaan Besar Inggris (British Embassy) Jakarta, Melati sebagai Penasehat Sustainable Markets, Land Use & Commodities pada Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) dan Triny Tresnawulan sebagai penanggung jawab Sustainable Biodiversity & Nature pada Low Carbon Development Group (LCDG)" (dok.brida_mediapapuabarat)
Kunjungan kedua staf Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Indonesia itu masing-masing; Ibu Melati sebagai Penasehat Sustainable Markets, Land Use & Commodities pada Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) dan ibu Triny Tresnawulan sebagai penanggung jawab Sustainable Biodiversity & Nature pada Low Carbon Development Group (LCDG) menindaklanjuti terbentuknya tim kerja Biodiversity (keanekaragaman hayati) pada bulan Januari 2023 lalu, sebagai bagian restrukturisasi dan perubahan kebijakan internal Kedubes Inggris. Dimana tema biodiversitas atau keanekaragaman hayati mendapat perhatian yang lebih besar sebagai bagian kebijakan mendukung dan memasyarakatkan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Untuk itu, mereka bergerak cepat untuk bertemu dan meminta masukan dari berbagai pihak termasuk dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Kepala BRIDA Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS yang juga sebagai koordinator Mitra Pembangunan Papua Barat.
"Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS saat menjelaskan capaian kerja yang telah di capai oleh Provinsi Papua Barat sampai saat ini" (dok.brida_mediapapuabarat)
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BRIDA Fanindi, Melati menyampaikan bahwa Papua Barat menjadi salah satu daerah yang menjadi prioritas kunjungan dari Kedubes Inggris karena merupakan daerah yang sudah memiliki regulasi daerah berupa Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) terkait komitmen sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan yaitu PERDASUS No. 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat dan PERDASUS No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Hukum Adat. Berkaitan dengan progress dan capaian yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, perwakilan Kedubes Inggris sangat mengapresiasi dan siap memberikan dukungan untuk program kerja Biodiversity atau keanekaragaman hayati di Papua Barat. Hal ini pun disambut baik oleh Kepala BRIDA Papua Barat sebagai bagian dari upaya dan komitmen guna mendukung pencapaian butir-butir Deklarasi Manokwari yang telah disampaikan dalam event International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) pada tahun 2018, dan menjadi arahan dalam implementasi inisiatif pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
"Kepala BRIDA, Prof Heatubun saat menandatangi buku Papua Barat Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan penyerahan ole-ole khas Provinsi Papua Barat berupa Kopi Menyambouw Pegunungan Arfak kepada perwakilan staf Kedutaan Besar Inggris (British Embassy)" (dok.brida_mediapapuabarat)
Kepala BRIDA dalam penyampaiannya menyampaikan bahwa ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan ditindaklanjuti dari Deklarasi Manokwari maupun PERDASUS Nomor 10 Tahun 2019 yang relevan dengan isu keanekaragaman hayati, baik dalam bentuk regulasi (Peraturan Gubernur) maupun dokumen perencanaan dan dokumen teknis lainnya, salah satunya perlu adanya Rencana Strategis dan Rencana Aksi Provinsi terkait dengan Biodiversity. “Nah beberapa dokumen ini sampai sekarang belum dikerjakan, jadi sekaligus saya mengajak teman-teman di British Embassy lewat dukungannya bisa membantu kami. Ya saya pikir ini pintu masuk untuk langkah strategis yang harus kita buat dalam rangka mengatasi “Krisis Kembar yang dihadapi dunia saat ini, yaitu Climate Change and Biodiversity Lost” disamping ada banyak hal yang akan kita telusuri lebih jauh dalam 14 Butir Deklarasi Manokwari agar segera dapat ditindaklanjuti”, jelas Prof. Heatubun.
"Foto bersama" (dok.brida_mediapapuabarat)
Pertemuan ini, turut dihadiri oleh Haerul Arifin, S.Hut, M.Si (Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan BRIDA Papua Barat); Ezrom Batorinding, S.Hut, M.Sc (Kepala Sub Bidang Diseminasi dan Publikasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah) berserta tim media BRIDA Papua Barat; Antonia Novi Hematang, S.Hut dan Dr. Yance de Fretes dari Yayasan Mahkota Permata Tanah Papua Manokwari yang juga ikut memberikan penjelasan tentang Kerjasama Mitra Pembangunan di Papua Barat.(ars/brida_mediapapuabarat)
