"Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, S.T, M.Si saat memberikan beberapa pemaparan tentang berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Manokwari – Menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai contoh sukses dalam mengimplementasikan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan (Provinsi Konservasi) di Indonesia, Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana, S.T, M.Si melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat dan melakukan audiensi bersama Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si pada hari Minggu 27 Juli 2025 di Manokwari.
"Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si saat memberikan beberapa penjelasan mengenai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan" (dok.brida_mediapapuabarat)
Dalam audiensi, Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Pembangunan Berkelanjutan hadir karena ada komitmen bersama, itu bermula sejak di Deklarasikannya Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi pada tahun 2015 oleh mantan Gubernur Papua Barat sebelumnya Abraham O. Atururi (Alm). Setelah itu dalam perjalanannya, dengan dilaksanakannya International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE) di Manokwari tahun 2018 dan menghasilkan 14 butir Deklarasi Manokwari, ini mempertegas kembali bahwa Papua Barat adalah Provinsi Konservasi atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, jelas Gubernur Mandacan.
"Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, S.T, M.Si saat memberikan beberapa pemaparan tentang berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang" (dok.brida_mediapapuabarat)
Pada saat yang sama, Gubernur Papua Barat mengatakan bahwa Papua Barat telah berkomitmen untuk menjaga luas tutupan hutan sebesar 70%. “Itu sudah termuat dalam RTRW kita waktu itu, tetapi dengan adanya pemerkaran DOB Provinsi Papua Barat Daya sehingga RTRW tersebut sedang dilakukan penyesuaian kembali,” tambah Gubernur.
Lebih lanjut Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa kalau kita bijaksana menjaga hutan, menjaga keseimbangan alam maka alam pun akan menjaga kita sebagai penghuninya. Harapannya bahwa dengan kita menjaga hutan, kita (masyarakat adat) akan merasakan manfaat yang sebesar-besarnya. “Mereka jaga hutan adat mereka, maka harus ada manfaat ekonomi yang seharusnya didapatkan sehingga dengan sendirinya masyarakat adat kita ini akan sadar bahwa betapa pentingnya bijaksana dalam memanfaatkan kekayaan alam yang mereka miliki,” pesan Gubernur Mandacan peraih penghargaan Pahlawan Konservasi Global Tahun 2019.
"Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat (BRIDA) Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si saat memberikan beberapa capaian Provinsi Pembangunan Berkelanjutan" (dok.brida_mediapapuabarat)
Selanjutnya Bupati Pegunungan Bintang menyampaikan terima kasih yang setingi-tingginya kepada Gubernur dan jajarannya yang telah menerima rombongannya di Manokwari.
Bupati dalam menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Gubernur, Ia mengatakan bahwa tujuan kedatangan ke Manokwari untuk bertemu dengan Gubernur adalah karena Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang ingin sharing dan belajar tentang Pembangunan Berkelanjutan yang selama ini sudah diaplikasikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Untuk itu, maksud kedatangan kami bersama rombongan ialah mendengar masukan, sharing informasi, ataupun kebijakan-kebijakan yang dapat kami ambil dan tiru untuk diaplikasikan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Ini tidak terlepas dari rencana kami yang ingin mengaplikasikanya di Kabupaten Pegunungan Bintang.
“Hal ini karena Kabupaten Pegunungan Bintang secara wilayah terletak di tengah, sehingga apapun yang dilakukan di Pegunungan Bintang akan berdampak ke bagian bawahnya, baik itu Papua Utara, Papua Timur, Papua Selatan dan sebagainya, oleh karena itu ini menjadi pusat perhatian kami untuk melindungi alam yang ada di Pegunungan Bintang,” terang Bupati.
"Penandatanganan MOU antara Pemerintah Provinsi Papua Barat danYayasan WWF Indonesia" (dok.brida_mediapapuabarat)
“Bapak Gubernur Dominggus Mandacan adalah salah satu Tokoh Besar di Tanah Papua yang menjadi panutan bagi kami, kami banyak belajar dari beliau ungkap Bupati, sehingga tidak salah jika kami datang dan belajar dari Provinsi Papua Barat terkait Pembangunan Berkelanjutan ini,” lanjut Bupati Bidana.
Bupati juga mengharapkan dengan adanya pertemuan ini, kiranya Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat berbagi informasi, pengetahuan dan lebih lagi kerjasama antar daerah dan antar pemerintahan. “Saya pribadi berharap bahwa setelah pertemuan ini nantinya ada kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah dengan pemerintah, perguruan tinggi dengan pemerintah, mitra pembangunan dengan mitra pembangunan, baik itu dari segi pendidikan, pertanian, kehutanan, budaya, regulasi dan lainnya lagi sebagai bentuk komitmen bahwa kita ini sebenarnya adalah Satu Tanah Papua,” ungkapnya lagi.
Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi bukti nyata dalam mengaplikasikan diri sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Kabupaten Pegunungan Bintang tentunya akan melakukan hal yang sama, oleh karena itu kami datang dan belajar dari Papua Barat, tegas Bupati.
Sementara itu Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si ketika menjelaskan secara teknis tentang Provinsi Pembangunan Berkelanjutan menyampaikan bahwa upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah provinsi tidaklah semata-mata hanya untuk Papua Barat tetapi sudah berdampak secara nasional. Bermula dari Deklarasi sebagai Provinsi Konservasi, ICBE 2018, Deklarasi Manokwari, Aspirasi Teminabuan, Perdasus Nomor 9 dan 10 Tahun 2019 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Pembangunan Berkelanjutan, sekarang daerah yang memiliki luas tutupan hutan besar maka daerah itu akan mendapatkan bobot perhitungan yang besar dalam transferan DAU dari pusat, tergantung dari seberapa besar daerah itu dapat mempertahankan luas tutupan hutannya. Ini sebenarnya sudah berlaku dari tahun 2023, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KM.7/2022 tentang Penetapan Bobot dan Persentase Dalam Penghitungan Alokasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023.
Hal ini sebagai bukti nyata bahwa Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan memiliki peran sebagai motor penggerak yang mengusulkan usulan ini ke Menteri Keuangan saat itu, jelas Kepala BRIDA.
Lebih lanjut, Profesor Heatubun menyampaikan bahwa dengan adanya keputusan tersebut maka hutan adat yang ada di Papua, juga di luar Papua ketika di jaga baik oleh masyarakat adatnya, akan memberikan manfaat ekonomi yang sudah pasti diterima, sekarang tinggal mekanismenya saja yang harus di atur dan disepakati bersama antara pemerintah dengan para pemilik hutan sehingga benar-benar manfaat menjaga hutan itu dapat dirasakan langsung secara ekonomi, tutup Kepala BRIDA.
"Penyerahan Buku Papua Barat Menuju Pembangunan Berkelanjutan oleh Gubernur Papua Barat kepada Bupati Pagunungan Bintang dan cinderamata (icon) lambang Kabupaten Pegunungan Bintang" (dok.brida_mediapapuabarat)
Menghadiri pertemuan tersebut, Gubernur Mandacan didampingi oleh Asisten II Setda, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Kominfoperstatik, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat serta Chief Conservation Officer Forest & Wildlife Program Yayasan WWF Indonesia bersama rombongan. (chr/brida_mediapapuabarat)
