"FGD FOLU yang di buka oleh Gubernur Papua Barat dalam hal ini di wakili oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat, Dr.Hut Jacob S. Fonataba, SP., M.Si" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Dalam rangka memberikan gambaran jenis pangan di Papua Barat yang tersedia dan kesesuaian lahan untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bekerja sama dengan Koalisi Pangan dan Tata Guna Lahan (Food and Land Use/FOLU) Indonesia dan The Center for International Forestry Research (CIFOR) dan World Resource Institute (WRI) Indonesia melakukan Focus Group Discusion (FGD) Studi Kesesuaian Lahan Pangan dan Pendokumentasian Tanaman Pangan Tradisional di Papua Barat dan Papua Barat Daya di Swiss Belhotel Manokwari. Rabu (4/10/2023)
"Sambutan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Perubahan Iklim merupakan salah satu ancaman global yang nyata terhadap sistem pangan di Indonesia termasuk di Tanah Papua, karena berdampak pada ketersediaan, distribusi, dan akses terhadap pangan. Indonesia kaya akan keaenekaragaman hayati sumber pangan lokal baik nabati maupun hewani yang dapat memenuhi kecukupan nutrisi serta mendukung ketahanan pangan daerah. Terjadinya transisi pola makan, Non Beras ke Beras, meningkatnya konsumsi minyak, gula, dan lemak, berdampak pada kesehatan masyarakat seperti obesitas, diabetes dan dampak kesehatan lainnya.
Kepala BRIDA Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si dalam laporannya menjelaskan bahwa perlu ada riset / kajian untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi bahan pangan lokal di daerah sebagai dasar untuk membuat dan menetapkan kebijakan terkait pangan. “Ya ini sudah tertuang juga didalam butir Deklarasi Manokwari Tahun 2018, juga yang tebaru ini melalui ‘Pesan Manokwari’ yang dihasilkan melalui Rapat Koordinasi FORDASI 2023. Sebentar akan berlangsung sesi materi dan diskusi, kita berharap melalui FGD ini, mudah-mudahan dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat yang bisa kita tindaklanjuti menjadi kebijakan di daerah ataupun sebagai policy brief untuk menjadi rekomendasi kuat dalam penyusunan regulasi daerah, khususnya ditingkat provinsi maupun diturunkan ke tingkat kabupaten di Provinsi Papua Barat”, jelas Prof. Heatubun.
"Sambutan Gubernur Papua Barat yang disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Dr.Hut Jacob S. Fonataba, SP., M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Selanjutnya dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Dr.Hut Jacob S. Fonataba, SP., M.Si bahwa kondisi perubahan iklim secara global sudah mengancam seluruh wilayah termasuk Indonesia hingga ke Tanah Papua harus ditindak lanjuti secara serius. Doktor Fonataba menyoroti beberapa poin berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah yang rawan pangan. Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022 ada pada skor 45,92 urutan ke – 33 dari 34 provinsi. “Ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua untuk bagaimana meningkatkan ketahanan pangan di daerah” tambah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang mendapat amanah sebagai Pj. Sekda Provinsi Papua Barat.
Hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman atau dikenal dengan B2SA. Dengan penganekaragaman pangan yang bertumpu pada sumber pangan lokal, kita dapat mengoptimalkan potensi yang terdapat di daerah dan juga dapat menjaga supply pangan sehingga dapat meredam efek dari krisis pangan global.
"Penabuhan Tifa sebagai tanda dibukanya FGD Koalisi Pangan dan Tata Guna Lahan (Food and Land Use/FOLU) Indonesia" (dok.brida_mediapapuabarat)
Selain itu peningkatan konsumsi pangan lokal akan mendorong petani, nelayan, peternak untuk meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi permintaan pasar, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak. Dengan demikian hal ini akan menjadi bagian dari upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim di Papua Barat yang mayoritas pada sektor usaha pertanian.
Tentunya untuk melaksanakan upaya-upaya ini di Provinsi Papua Barat, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak baik pemerintah daerah, pihak akademisi maupun mitra pembangunan dan masyarakat untuk membangun sistem yang tertata dengan baik mulai dari hulu sampai hilir.
"Foto bersama" (dok.brida_mediapapuabarat)
Sebagai langkah awal dari studi tersebut, FGD hari ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Untuk itu saya berharap kepada seluruh peserta yang hadir dapat memberikan kontribusi lewat berbagai pengetahuan dan pengalamannya untuk mendukung riset yang sedang dilaksanakan oleh Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat dan Koalisi FOLU Indonesia. Bapak dan ibu dapat berdiskusi secara aktif tentang potensi dan berbagi persoalan pangan lokal yang ada di daerah. “Pesan saya rumusan yang dihasilkan dari FGD ini adalah yang benar-benar kondisi ril di Provinsi Papua Barat”, tegas Doktor Fonataba. Mengakhiri sambutan Penjabat Gubernur sekaligus membuka kegiatan, Penjabat Sekda Papua Barat bersama Kepala BRIDA dan Perwakilan Koalisi Folu Indonesia menabuh tifa sebanyak tiga kali.
Selanjutnya pada sesi pemaparan materi, seluruh peserta mengikuti tiga sesi materi yang disampaikan oleh pertama, Romauli Panggabean terkait “Upaya Koalisi FOLU untuk memetakan Pangan Lokal di Papua Barat dan Papua Barat Daya”. Kedua oleh Smita Tanaya dan Renta Lamria Damanik terkait “Dokumentasi Pangan Lokal di Papua Barat dan Papua Barat Daya” dan ketiga oleh Agus Maulana dan Rizky Firmansyah terkait “Studi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Pangan”. Diakhir penyampaian setiap peserta dibagi dalam empat kelompok diskusi yang membahas masing-masing topik yang sudah ditentukan, kemudian dirangkum untuk melengkapi policy brief terkait “Studi Kesesuaian Lahan dan Pendokumentasian Tanaman Pangan dan Sumber Pangan Hewani Lokal di Papua Barat”.
"Suasana diskusi kelompok FGD Folu" (dok.brida_mediapapuabarat)
Peserta FGD yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 88 orang perwakilan dari Perangkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat, perwakilan akademisi dari Universitas Papua dan perwakilan Mitra Pembangunan. (ars/brida_mediapapuabarat)
