"Sambutan dan arahan Gubernur Papua Barat yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua Barat, Drs. Syors A.O. Marini, M.Si" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Manokwari,– Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) menyelenggarakan Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) untuk Akselerasi Layanan Dasar di Manokwari pada 10 –11 Juni 2026.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti guna mendukung peningkatan kualitas layanan dasar di Papua Barat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem kebijakan berbasis bukti atau eviden dan mendorong lahirnya komunitas analis kebijakan di Papua Barat.
"Sambutan oleh Policy and Partnership Lead Program SKALA, Dr. Iskhak Fatonie" (dok.brida_mediapapuabarat)
Dalam sambutannya, Policy and Partnership Lead Program SKALA, Dr. Iskhak Fatonie, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat atas kolaborasi yang telah terjalin dalam mendukung penguatan kebijakan berbasis bukti.
Ia menjelaskan bahwa program SKALA merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berfokus pada penguatan layanan dasar melalui pendekatan sinergi dan kolaborasi. Program yang dimulai sejak tahun 2022 tersebut saat ini memasuki masa transisi menuju fase kedua yang direncanakan berlangsung pada periode 2027–2030.
Menurut Dr. Fatonie, lokakarya penulisan policy brief merupakan salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan, perencana, statistisi, analis keuangan, akademisi, serta jaringan masyarakat sipil dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang sistematis dan berbasis bukti.
“Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kompetensi para penyusun kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, berbasis bukti, serta disusun secara terstruktur dan sistematis sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan di daerah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan serupa telah dilaksanakan di sejumlah provinsi mitra Program SKALA dan menghasilkan berbagai policy brief yang dimanfaatkan untuk memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) serta mendukung penyusunan regulasi daerah.
Melalui lokakarya ini, peserta didorong untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Papua Barat, sekaligus membangun jejaring pembelajaran dan kolaborasi yang berkelanjutan antar penyusun kebijakan di daerah.
"Sambutan dan pembukaan Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) untuk Akselerasi Layanan Dasar oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua Barat, Drs. Syors A.O. Marini, M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Sementara itu, Gubernur Papua Barat melalui sambutan yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua Barat, Drs. Syors A.O. Marini, M.Si, menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, khususnya dalam memastikan layanan dasar yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, kondisi geografis Papua Barat yang luas dan beragam menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk masyarakat adat, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang didasarkan pada data, bukti, dan analisis yang kuat serta mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat,” demikian disampaikan Ketika membaacakan sambutan Gubernur Papua Barat.
Gubernur juga menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik. Kehadiran jabatan fungsional analis kebijakan dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
Ia menyambut baik pelaksanaan lokakarya yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas analis kebijakan dan jabatan fungsional lainnya, tetapi juga mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya pada isu pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, data dan analisis, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), serta pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Gubernur juga mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dan jaringan masyarakat sipil dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kebijakan yang berkualitas lahir dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat juga mendorong terbentuknya komunitas analis kebijakan di Papua Barat sebagai wadah pembelajaran, kolaborasi, dan advokasi kebijakan yang berkelanjutan. Komunitas tersebut diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, transparan, dan inklusif.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Papua Barat mengajak seluruh peserta memanfaatkan lokakarya sebagai ruang untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan membangun jejaring kerja sama guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Kegiatan kemudian dibuka secara resmi melalui prosesi penabuhan tifa sebagai simbol dimulainya Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) untuk Akselerasi Layanan Dasar di Provinsi Papua Barat.
"Salah satu narasumber secara daring, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri" (dok.brida_mediapapuabarat)
Rangkaian kegiatan dihari pertama diawali dengan sesi sosialisasi yang menghadirkan sejumlah narasumber. Secara daring, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, menyampaikan materi tentang Inovasi Pengembangan Kompetensi. Selanjutnya, Dr. Tommy Veryanto Bawulang, Kepala Bagian Perencanaan BSKDN Kemendagri, memaparkan materi mengenai Kebutuhan Kelembagaan Strategi Kebijakan di Lingkup Pemerintah Daerah.
Sementara itu, secara luring, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, Kepala BRIDA Papua Barat, menyampaikan materi tentang Kebutuhan Analisis Kebijakan dalam Menjawab Permasalahan Lintas Sektor di Provinsi Papua. Selain itu, Drs. Imam Gunarto, M.Hum, Ketua Ikatan Analis Kebijakan Indonesia (INAKI), memaparkan Peran INAKI Sebagai Wadah dan Platform Komunitas Analis Kebijakan Dalam Mendukung Advokasi Layanan Dasar.
"Drs. Imam Gunarto, M.Hum, Ketua Ikatan Analis Kebijakan Indonesia (INAKI)" (dok.brida_mediapapuabarat)
Pada sesi workshop, Dr. Iskhak Fatonie menyampaikan materi mengenai Instrumen dan Sistematika Penyusunan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief). Selanjutnya, Vice Admira Firnahehera dari BSKDN Kemendagri memaparkan materi bertajuk “Rekomendasi Kebijakan: Dari Pengetahuan ke Praktik”.
"Foto Bersama" (dok.brida_mediapapuabarat)
Peserta yang mengikuti lokakarya penulisan policy brief yang berlangsung selama dua hari ini, terdiri dari beberapa perwakilan instansi diantaranya Perangkat Daerah Teknis tingkat Provinsi dan Kabupaten, para akademisi, praktisi dan analis kebijakan. (ars/brida_mediapapuabarat)
