"Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, M.Si bersama Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) dr. Rosaline Irene Rumaseuw,M.Kes" (dok.balitbangdamedia_pb)
BalitbangdaNews_JAKARTA, - Provinsi Papua Barat mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kegiatan Woman 20 (W20) dan Youth 20 (Y20). Ini merupakan mesin penggerak atau engagement group dari kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang akan berlangsung di Bali pada Juni 2022.
Kepastian menjadi tuan rumah ajang internasional ini disampaikan Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) dr. Rosaline Irene Rumaseuw,M.Kes, yang ditunjuk sebagai host untuk mengatur kunjungan para tamu W20 di Manokwari Papua Barat.
“ Panitia Nasional telah memilih Papua Barat sebagai salah satu tempat di Indonesia yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan untuk kelompok W20 dan Y20,” jelas dr. Rosaline.
Dijelaskan, istri-istri Kepala Negara akan berkunjung ke Manokwari pada Juni 2022. Jadi, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menunjuk CPP untuk memfasilitasi pelaksanaannya di Manokwari.
“ Perwakilan negara yang akan ke Manokwari tu berasal dari Jerman, Australia, Meksiko, Jepang dan India. Ini suatu kehormatan bagi Papua Barat. Iven seperti ini 20 tahun sekali, jadi kita harus jadi tuan rumah yang baik untuk menyambut kegiatan ini,” tandasnya.
"Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua (CPP) dr. Rosaline Irene Rumaseuw,M.Kes saat berdiskusi bersama Wakil Gubernur Papua Barat" (dok.balitbangdamedia_pb)
Rosaline mengatakan, bahwa Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur Papua Barat memberikan sambutan yang luar biasa untuk menyambut kegiatan ini, apalagi isu yang diangkat adalah tentang Perempuan Desa, Disabilitas dan UMKM.
Dalam waktu dekat, tim dari Jakarta akan turun ke Manokwari untuk memastikan lokasi-lokasi yang penting untuk dikunjungi tamu dari 5 negara ini. Jaringan internet berkemampuan tinggi juga akan dipasang di beberapa titik untuk mendukung live streaming kegiatan itu.
“Saya berharap dukungan semua komponen masyarakat di Papua Barat, apalagi ini gaungnya internasional. Walaupun kunjungan hanya 3 jam, akan memberi dampak yang besar bagi kita di Papua,” pesannya.
Greez Natalia Numberi, Bendahara CPP sekaligus Ketua Pelaksana W20, mengatakan manfaatnya bagi warga di Papua Barat adalah akan ada dukungan lanjutan, baik secara langsung atau secara tidak langsung melalui program-program pemberdayaan dan penguatan kapasitas yang diberikan oleh negara-negara G20 setelah melihat langsung kondisi di Papua Barat.
Michael Victor Sianipar, Ketua Indonesian Youth Diplomacy/Co-chair Y-20 Indonesia 2022 mengatakan, dari 20 negara ini akan mengutus empat delegasi pemuda datang ke Indonesia. Acara puncaknya di Jakarta dan Bandung, namun sebelumnya akan ada rangkaian kegiatan kunjungan ke sejumlah tempat, salah satunya di Manokwari Papua Barat.
“Khusus di Manokwari akan membahas tema Keberlangsungan Planet Kita. Ini sangat sesuai dengan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.” Apa masukan pemuda untuk keberlangsungan planet kita, itu akan dibahas dan diputuskan pada level pertemuan kepala negara. Menariknya hasil diskusi itu akan menjadi bahan yang ditulis dalam satu dokumen Deklarasi Pemuda Dunia yang akan lahir dari Manokwari,” jelasnya.
Rahayu Saraswati, Co-head Divisi Program Indonesian Youth Diplomacy (IYD) mengatakan ini bisa menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi pemuda-pemudi Papua Barat. Karena jarang sekali anak-anak muda Indonesia maupun Papua dilibatkan dalam ajang Konferensi Tingkat Tinggi Dunia yang terjadi sekali dalam 20 tahun.
“Harapannya, kita bisa menunjukan pemudi di Papua tidak kalah hebatnya dengan daerah lain, kedua ini membawa ilmu tentang hubungan internasional ke Papua Barat,” ujarnya.
Sekadar diketahui, bahwa hari ini, 1 Desember 2021, Indonesia secara resmi menerima estafet presidensi dari Italia. Dalam menyambut kepemimpinan Indonesia, pemerintah RI secara resmi telah membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2021 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2021.
"Suasana diskusi bersama Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, M.Si" (dok.balitbangdamedia_pb)
Untuk mengadvokasi isu dan kebijakan, semangat multilateralisme dalam proses perumusan regulasi dituangkan melalui keterlibatan aktor non-negara dalam forum G20 yang akan mengangkat isu-isu publik, seperti kepemudaan, kesehatan, kewirausahaan, hingga kesetaraan gender.
Dalam hal ini, G20 Indonesia memiliki sejumlah mesin penggerak untuk menyusun rekomendasi publik yang terdiri dari berbagai macam kelompok atau disebut dengan engagement group. Mereka adalah Civil 20 (C20), Business 20 (B20), Labour 20 (L20), Women 20 (W20), Youth 20 (Y20), Think Tank (T20), Urban 20 (U20), Science 20 (S20).
Pemerintah telah menegaskan, Presidensi Indonesia di G20 akan mengusung semangat inklusif. Bukan sebatas mengurus kepentingan anggota G20. Presidensi ini juga memberi perhatian pada negara-negara berkembang lainnya di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan. Delegasi yang mewakili negara-negara non-anggota ini juga turut diundang dalam rangkaian kegiatan G20.
Pada posisi presidensi, Indonesia dituntut untuk mampu menyelaraskan agenda global dengan kepentingan domestik. Berpegang pada prinsip tersebut, dukungan internasional akan diperoleh. Presidensi Indonesia pada 2022 akan mengusung tema “Recover together, stronger together”. Harapannya, dengan bekerja sama, dunia akan pulih bersama, serta menjadi lebih kuat bersama-sama.
Agenda G20 terbagi dalam dua jalur utama, yakni jalur keuangan dan sherpa. Di antara kedua jalur utama ini terdapat pula area yang beririsan dan digarap bersama (cross cutting). Di jalur keuangan, Presidensi Indonesia akan memprioritaskan untuk membahas bagaimana G20 dapat melindungi negara-negara yang masih menuju pemulihan—terutama negara berkembang—dari dampak “exit policy” yang diterapkan oleh negara yang perekonomiannya lebih dulu pulih (umumnya negara maju).
Masih pada jalur keuangan, agenda prioritas lain di antaranya implementasi standar pembayaran lintas batas negara serta prinsip-prinsip pengembangan mata uang digital oleh bank sentral (CBDC). Risiko iklim dan transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta keuangan berkelanjutan juga masuk dalam agenda prioritas.
Pemanfaatan open banking untuk mendorong produktivitas dan keuangan inklusif, terutama bagi perempuan, pemuda, dan UMKM juga mendapat porsi prioritas. Selain itu, diagendakan pula untuk meneruskan pembahasan ssoal perpajakan internasional, terutama yang terkait implementasi kerangka kerja bersama OECD.
Di jalur Sherpa, isu yang mengemuka adalah pengembangan instrumen protokol kesehatan global yang memastikan interkonektivitas secara aman dan terstandarisasi. Agenda lain terkait kesehatan antara lain penyusunan mekanisme pengumpulan sumber daya (pooling of resources) yang dapat didistribusikan secara cepat pada negara yang membutuhkan di saat darurat.
Jalur Sherpa juga akan mengagendakan pembahasan terkait isu perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup; ekonomi digital; anti korupsi; ketenagakerjaan; pariwisata; pendidikan; perdagangan; pertanian; serta pemberdayaan perempuan.
Forum ini juga melibatkan perwakilan pemangku kepentingan dari masyarakat sipil atau Engagement Group. Di dalamnya antara lain bergabung kelompok buruh (L20), perempuan (W20), pebisnis (B20), dan pemuda (Y20).
Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan G20 (Group of 20) pada November 2022. G20 akan menjadi gelaran bersejarah dan momentum penting bagi Indonesia, karena forum ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan perekonomian dunia yang berdampak langsung pada keberlangsungan pembangunan di tanah air.
G20 terdiri dari 19 negara ekonomi raksasa dunia plus Uni Eropa yang berkontribusi atas 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global, 75 persen perdagangan internasional, serta rumah bagi dua per tiga penduduk bumi. Negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Cina, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa.(ab/balitbangdamedia_pb)
