"Brida Papua Barat dan Dinas LHKP Provinsi Papua Barat Daya dalam kunjungan kerja di Manokwari" dok.brida_mediapapuabarat
BRIDANews_Manokwari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi (DLHKP) Papua Barat Daya melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat di Kantor 2 BRIDA Papua Barat Fanindi Manokwari. Koordinasi ini dalam rangka menindaklanjuti rencana kerjasama untuk mengawal komitmen-komitmen yang tertuang dalam Deklarasi Manokwari 2018 pasca pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan rencana kerjasama dalam bidang riset dan inovasi tata kelola hutan dan iklim serta memperkuat publikasi dan diseminasi hasil-hasil kinerja DLHKP seperti yang telah dilakukan oleh BRIDA Papua Barat, Rabu (26/06/2023).
Setelah sebelumnya telah melakukan diskusi dengan Kepala BRIDA Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS pada Rabu, 7 Juni 2023 di Kota Sorong, Kepala Dinas LHKP Provinsi Papua Barat Daya Julian Kely Kambu, ST, M.Si menindaklanjutinya dengan melakukan kunjungan kerja ke Manokwari. Dalam pertemuan ini membahas lebih mendalam mekanisme untuk mengawal komitmen-komitmen yang tertuang dalam empat belas butir kesepakatan Deklarasi Manokwari secara khusus pada komitmen penataan ruang yang mengakomodir minimal 70% luas tutupan hutan.
"Kepala BRIDA Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS saat menjelaskan secara mendalam mekanisme untuk mengawal komitmen-komitmen yang tertuang dalam empat belas butir kesepakatan Deklarasi Manokwari" (dok.brida_mediapapuabarat)
Profesor Heatubun yang juga sebagai koordinator Mitra Pembangunan Papua Barat memaparkan kembali beberapa informasi kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama para Mitra Pembangunan dalam mengawal komitmen 70% tutupan hutan, pengurangan emisi dan pengembangan ekonomi hijau serta inisiatif pembangunan berkelanjutan lainnya, termasuk pembentukan kawasan pengelolaan terpadu bentang alam Crown Jewel of Tanah Papua atau Kawasan Mahkota Permata Tanah Papua. Selanjutnya Profesor Heatubun berharap melalui kerjasama ini, ke depan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas DLHKP juga bisa menjaga dan mengawal komitmen terkait apa yang telah disepakati dan dicapai sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Manokwari yang dimuat dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) untuk mengawal komitmen 70% ini. Selain itu Kepala BRIDA ini juga berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bisa melanjutkan kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua Barat dengan Mitra Pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
"Kepala Brida bersama Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan UNIPA Jimmy Wanma, S.Hut, M.App.Sc, Kepala KPHP Kabupaten Sorong Selatan, Reynold Kesaulija, S.Hut, M.Si saat mendengarkan dengan seksama penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi (DLHKP) Papua Barat Daya, Julian Kely Kambu, ST, M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Merespon hasil pertemuan ini, dalam wawancara terpisah Kepala DLHKP a menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendukung dan mengawal komitmen yang telah dituangkan dalam Deklarasi Manokwari, dimana Pemerintah Provinsi PBD telah menuangkan dalam tujuan pembangunan daerah, yang salah satu komitmennya adalah Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan. Bentuk komitmen ini akan segera diikat dalam RKTP dan kami akan menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). “Ini menjadi dasar untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjadikan kebijakan ini sebagai dasar melakukan aktivitas pembangunan di Papua Barat Daya, dan tidak boleh keluar dari yang sudah ditetapkan”, jelas Kambu. Untuk mengawal semua itu, sementara ini Papua Barat Daya akan berjalan dengan Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam waktu dekat Pemerintah PBD juga akan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Mitra Pembangunan yang ada di Papua Barat Daya guna menindaklanjuti setiap program kerja yang sudah dilakukan, juga secara khusus kaitannya dengan kawasan MPTP. “Kita mengawal dan menjaga apa yang sudah dijalankan, dengan harapan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan tanggung jawab, sehingga semua dapat berjalan dengan baik” tutup Kambu.
"Kepala Brida, Prof Heatubun sangat menyambut baik kunjungan kerja balasan Kepala Dinas LHKP Provinsi Papua Barat Daya" (dok.brida_mediapapuabarat)
Selain kerjasama bersama BRIDA Provinsi Papua Barat, DLHKP Provinsi Papua Barat Daya juga telah lebih dulu melakukan kerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Papua dalam menyiapkan kajian-kajian yang akan menjadi dasar bagi Pemda PBD untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan UNIPA Jimmy Wanma, S.Hut, M.App.Sc, Kepala KPHP Kabupaten Sorong Selatan, Reynold Kesaulija, S.Hut, M.Si serta beberapa staf BRIDA. (ars/brida_mediapapuabarat)
