"webinar Tata Niaga Pengembangan Sektor Pertanian di Papua Barat" dok.brida_mediapapuabarat
TATA NIAGA PENENTU PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI PAPUA BARAT
BridaNews_Manokwari,- Badan Pusat Statistik Nasional dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memaparkan data statistik di Papua Barat yang menunjukkan rentannya tingkat kemiskinan di Papua Barat yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, dan sektor Pertanian sebagai penentu. Selasa (27/9/2022)
"Sekretaris Daerah Bapak Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si, saat menyampaikan sambutan tertulis Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn.) Drs Paulus Waterpauw, M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional 26 September, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Webinar HSN dengan mengangkat tema “Strategi Tata Niaga Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Papua Barat”. Webinar ini menghadirkan tiga narasumber utama Dr. Windhiarso Ponco Adi P. S.Si., M.Eng (Direktur Statistik Harga BPS Nasional), Dr. Ardi Adji, S.Si, M.Si (Asisten Ketua Pokja Kebijakan TNP2K Sekretariat Wakil Presiden RI) dan Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat).
"Asisten Ketua Pokja Kebijakan TNP2K Sekretariat Wakil Presiden RI, Dr. Ardi Adji, S.Si, M.Si saat menyampaikan insiden kemiskinan penduduk dalam data presentasi" (dok.brida_mediapapuabarat)
Melalui sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Bapak Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si, Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw, M.Si mengatakan bahwa salah satu permasalahan rumah tangga miskin di Papua Barat sekitar 66,07% adalah yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan petani di provinsi ini melalui perbaikan mekanisme tata niaga, “Petani di Papua Barat harus sejahtera” tegas Bapak Sekda dalam sambutannya sekaligus mewakili Gubernur Papua Barat membuka secara resmi kegiatan webinar ini.
"Dr. Windhiarso Ponco Adi P. S.Si., M.Eng (toolbar kiri atas), Direktur Statistik Harga BPS Nasional" (dok.brida_mediapapuabarat)
Selanjutnya dalam pemaparan yang disampaikan oleh setiap narasumber menggambarkan kondisi tata niaga pertanian di Papua Barat yang mana menurut Direktur Statistik Harga bahwa dalam strategi tata niaga pemerintah daerah harus mengambil peran yang lebih besar untuk meningkatkan pemasaran produk pertanian diantaranya dengan: 1) menciptakan dan mengatur pasar dan pemasaran, 2) membangun infrastruktur terkait tata niaga, 3) Pemasaran yang kooperatif dan 4) membuat Instrumen kebijakan. Selain itu untuk menjawab tantangan penghapusan kemiskinan dari sektor pertanian sebesar 74,4% di Papua Barat, Dr. Ardi Adji, S.Si, M.Si menyampaikan bahwa pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota harus bisa melakukan intervensi atau terobosan dengan memberikan subsidi output sektor pertanian dua kali dari harga pasar untuk masyarakat miskin di Pedesaan, dan dengan memanfaatkan dana desa yang cukup besar untuk mendorong produktivitas pertanian.
Kepala BRIDA Provinsi Papua Barat, Prof. Charlie Heatubun menyampaikan bahwa segala upaya telah dan sedang terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa dukungan pemerintah yang sudah dilakukan yaitu peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian dan kehutanan, melalui identifikasi produk unggulan daerah yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan 7 (tujuh) Komoditas Lokal Unggulan Daerah serta Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Namun Kepala BRIDA juga menjelaskan bahwa permasalahan tata niaga ini juga menjadi catatan internal pemerintah daerah, karena saat ini masing-masing para pihak termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terfokus pada bidang masing-masing, sehingga masalah tata niaga ini belum dilihat secara utuh karena ini merupakan masalah multi-dimensi yang harus melibatkan multi-aktor pada multi-sektor, termasuk Pemerintah Pusat. “Kalau sektor pertanian didorong untuk dapat meningkatkan produksi dan untuk standar kesejahteraan masyarakat, tapi nyatanya permasalahan di sektor lain yang juga harus diselesaikan karena saling berkaitan, contohnya transportasi yang menentukan tata niaga produk pertanian mencapai pasar. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus diselesaikan bersama-sama”, jelas Profesor Heatubun.
"Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS" (dok.brida_mediapapuabarat)
Sebagai closing statement, Kepala BRIDA mengharapkan melalui kegiatan webinar ini ada rekomendasi yang yang dapat diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikan setiap pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para petani kita di Papua Barat terkait tata niaga. (ars/brida_mediapapuabarat)
