"Sambutan Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, M.Si," dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Manokwari_Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Riset dan Inovasi Daerah serta Diseminasi SMART BRIDA Tahun 2025, di Hotel Mansinam Beach, Manokwari. Kamis (20/11/2025).
Mengangkat tema “Akselerasi Ekosistem Riset dan Inovasi melalui Optimalisasi Regulasi, Kemitraan Kolaborasi, dan Digitalisasi,” kegiatan ini menghadirkan pimpinan OPD, akademisi, mitra pembangunan, serta perwakilan BRIDA/Bapperida/Bapelitbangda dari seluruh kabupaten di Papua Barat.
"Sambutan Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, M.Si," (dok.brida_mediapapuabarat)
Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Tanah Papua, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Penghargaan BRIDA Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional diwakili oleh Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah BRIN Dr. Sri Nuryanti kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diterima oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, SH, M.Si. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan Papua Barat dalam memanfaatkan kajian kebijakan berbasis riset, menjadikannya satu dari empat provinsi yang meraih penghargaan kategori Kajian Kebijakan yang Dimanfaatkan.
Rakornis dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH, M.Si, mewakili Gubernur Papua Barat. Dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa transformasi kelembagaan BRIDA melalui Perda No. 4 Tahun 2022 serta penyusunan SOTK baru menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola riset dan inovasi. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengintegrasikan data, riset, dan analisis ilmiah dalam setiap kebijakan. “Mari berpedoman pada bukti ilmiah dan berkolaborasi dalam pelayanan kepada masyarakat di Papua Barat,” tegasnya.
"Penyerahan Piagam Penghargaan BRIDA Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional diwakili oleh Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah BRIN Dr. Sri Nuryanti kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diterima oleh Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, SH, M.Si." (dok.brida_mediapapuabarat)
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Gubernur, diikuti peluncuran dua agenda internasional yang akan digelar di Manokwari pada tanggal 9 – 14 Februari 2026, yakni Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 dan Konferensi Internasional Solusi Iklim Berbasis Alam (NBCS) 2026.
Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 merupakan forum ilmiah internasional yang mempertemukan para peneliti botani, ahli biodiversitas, lembaga konservasi, dan institusi riset dari berbagai negara untuk membahas kekayaan flora kawasan Malesiana, termasuk Papua Barat sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati (tumbuhan) dunia. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertukaran pengetahuan ilmiah, tetapi juga membuka peluang kolaborasi riset jangka panjang, penguatan kapasitas peneliti lokal, serta pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan flora endemik Papua Barat, Tanah Papua, dan Indonesia.
Sementara itu, Konferensi Interasional Solusi Iklim Berbasis Alam (Nature-Based Climate Solutions/NBCS) 2026 akan menghadirkan para pakar perubahan iklim, lembaga internasional, dan mitra pembangunan untuk mendorong implementasi solusi berbasis alam sebagai strategi mitigasi dan adaptasi iklim. Papua Barat, dengan kekayaan ekosistem hutan tropis, mangrove, dan keanekaragaman hayatinya, diproyeksikan menjadi wilayah strategis untuk pengembangan model NBCS. Melalui konferensi ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat posisi Papua Barat dalam agenda iklim global serta mendorong kolaborasi multipihak dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
"Materi pertama oleh Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menyampaikan materi tentang Inovasi Daerah (Indeks Inovasi Daerah)." (dok.brida_mediapapuabarat)
Selanjutnya pemateri pertama Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menyampaikan materi tentang Inovasi Daerah (Indeks Inovasi Daerah). Dalam paparannya Kepala BSKDN menekankan inovasi yang dihasilkan harus dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh penerima, sebagai contoh inovasi Kabupaten Mojokerto gempur stunting pakai sampah. “Bagi daerah-daerah yang memiliki indeks inovasi dengan kategori sangat inovatif akan mendapatkan reward berupa dana insentif daerah, tetapi juga ada bisa dilakukan ganjaran (punishment) kepada daerah atau perangkat daerah yang tidak melaporkan inovasi, sebagai contoh Kabupaten Banyuwangi dimana kepala daerah menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN karena tidak melaporkan inovasi,” tegas Dr. Huntoyungo.
"Materi kedua oleh Dr. Sri Nuryanti (Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah BRIN)" (dok.brida_mediapapuabarat)
Materi kedua tentang Pemanfaatan Hasil Riset untuk Perencanaan dan Rekomendasi Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy) disampaikan oleh Dr. Sri Nuryanti (Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah BRIN). Dalam paparannya Dr. Sri menekankan tentang beberapa skema pendanaan riset dan inovasi dari BRIN yang perlu diketahui dan diakses. Lagi menurutnya agar produk-produk unggulan daerah perlu didorong untuk segera didaftarkan HKInya melalui indikasi geografis seperti kopi Anggi dan kopi Minyambouw, kata Ibu Direktur.
Sementara Kepala BRIDA Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS dalam paparannya menyoroti pentingnya penguatan regulasi, integrasi data, dan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi ekosistem riset dan inovasi di Papua Barat. Sejalan dengan itu, beliau juga mengenalkan SMART BRIDA, yaitu konsep solutif dan inisiatif (proyek) perubahan dari Kepala BRIDA Papua Barat yang dirancang untuk mengatasi kekosongan regulasi, mempertegas komitmen pendanaan dan penganggaran, serta memperkuat kolaborasi kemitraan dan digitalisasi secara berkelanjutan. Inisiatif strategis ini menjadi bagian penting dalam mempercepat proses transformasi tata kelola dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di Papua Barat.
"Materi ketiga olehKepala BRIDA Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS" (dok.brida_mediapapuabarat)
Dalam paparannya, menyampaikan bahwa Kemendagri juga menekankan perlunya sinkronisasi aplikasi inovasi daerah dengan sistem nasional seperti SIPD agar capaian inovasi tercatat dengan baik. “Tantangan komunikasi lintas OPD, minimnya fasilitasi HaKI bagi UMKM, serta kebutuhan pengembangan inovasi pada sektor pesisir menjadi perhatian penting dalam diskusi. Juga disampaikan bahwa BRIN mengharapkan BRIDA perlu memainkan peran penting sebagai hub atau penghubung antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, NGO, dan mitra pembangunan untuk mengoptimalkan pemanfaatan riset dalam proses perencanaan. Kesenjangan data yang muncul akibat ego sektoral juga menjadi sorotan dan perlu segera ditangani melalui budaya berbagi data dalam semangat kolaborasi kemitraan,” ujar Prof Heatubun.
“Percepatan pembentukan ekosistem riset melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, serta digitalisasi layanan. Pendanaan riset sebesar 1 persen dinilai perlu diatur melalui Pergub dan SOP agar implementasinya tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambah Kepala BRIDA. Ia juga menegaskan bahwa SMART BRIDA akan menjadi instrumen percepatan dalam memastikan komitmen pendanaan riset dapat berjalan terstandar, terukur, dan berkelanjutan.
Selanjutnya merespon pemaparan ketiga pemateri, peserta Rakornis menyoroti perlunya riset yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti riset logistik, hilirisasi komoditas unggulan, dan kajian retribusi daerah untuk peningkatan PAD. Berbagai pihak sepakat bahwa standarisasi data, penguatan kolaborasi, serta pendekatan berbasis bukti harus menjadi dasar dalam mendorong riset dan inovasi sebagai pilar pembangunan Papua Barat.
"Foto bersama" (dok.brida_mediapapuabarat)
Rakornis Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat Tahun 2025 menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat tata kelola riset dan inovasi melalui integrasi regulasi, kolaborasi multipihak, dan digitalisasi. Melalui penguatan inisiatif strategis proyek perubahan seperti SMART BRIDA dan peran BRIDA sebagai pusat orkestrasi riset daerah, Papua Barat berharap mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, ilmiah, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (ars/brida_mediapapuabarat)
