"Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si saat menabuh tifa sebagai tanda di bukanya Kegiatan lokakarya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan Pasifik Barat" dok.brida_mediapapuabarat
BridaNews_Manokwari,- Kegiatan lokakarya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan Pasifik Barat/Western Pacific Sustainable Peatland Management project (SAGU) di Manokwari pada Selasa, 26 Juli 2022. Peserta lokakarya terdiri dari DPR, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Perguruan Tinggi/Universitas, Lembaga Penelitian pada Kementerian terkait, Mitra Pembangunan Papua Barat, pemerhati lingkungan, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Lokakarya ini merupakan bagian dari penyusunan proposal proyek pengelolaan lahan gambut berkelanjutan pasifik barat (SAGU) Indonesia-Malaysia-Papua New Guinea di Provinsi Papua Barat. Proyek SAGU ini meliputi tiga negara yaitu Malaysia, Indonesia dan Papua New Guinea.
"Sambutan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si" (dok.brida_mediapapuabarat)
Dalam sambutannya Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si memberikan apresiasi atas langkah baik yang telah dilaksanakan serta menyampaikan bahwa terdapat indikasi lahan gambut di Provinsi Papua Barat seluas + 541.181 hektar, mayoritas tersebar di bagian Selatan Papua Barat, mulai dari Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Bintuni, Fakfak hingga Kaimana. Lahan gambut berperan sebagai penyeimbang iklim, di sisi lain lahan gambut juga merupakan sumber daya alam potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan secara hati-hati dan berkelanjutan. Hal ini tentunya akan mendukung apa yang telah diinisiasi oleh Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi yang telah diubah namanya menjadi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.
"Suasana Sambutan Pj. Gubernur Papua Barat yang di bawakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan di ikuti oleh peserta audensi" (dok.brida_mediapapuabarat)
Lebih lanjut, Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa potensi indikatif lahan gambut yang besar di Provinsi Papua Barat tentunya harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan dengan bijaksana agar berperan bagi lingkungan hidup terutama untuk mitigasi perubahan iklim dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan lahan gambut, sesuai Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, maka Provinsi Papua Barat juga mengambil kebijakan yang sama dengan menghentikan pemberian persetujuan berusaha pada indikatif lahan gambut. Kebijakan ini telah diimplementasikan dengan moratorium pemberian perizinan berusaha berbasis hutan dan lahan terutama untuk invenstasi skala besar. Sejauh ini kebijakan ini telah memberikan kontribusi bagi perlindungan hutan dan lahan gambut di Provinsi Papua Barat.
"Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Prof. dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si. FLS, sebagai narasumber dalam audensi Kegiatan lokakarya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan Pasifik Barat/Western Pacific Sustainable Peatland Management project (SAGU) " (dok.brida_mediapapuabarat)
“Selain kebijakan tersebut, perlu saya sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang RTRW Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041, yang juga telah mengatur dan memberikan arahan untuk perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut di Provinsi Papua Barat sesuai ketentuan. Saya berharap lokakarya ini dapat menghasilkan suatu rumusan atau rekomendasi yang nantinya dapat mendukung pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dan berkeadilan di Provinsi Papua Barat. Harapan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan lahan gambut lestari, masyarakat sejahtera,” tutup Gubernur Papua Barat yang disampaikan oleh Sekda.
"Perwakilan United Nations Environment Programme Indonesia (UNEP), Bambang Arifatmi saat memberikan materi penyusunan proposal lengkap Proyek Pengelolaan Lahan Gambut berkelanjutan Pasifik Barat di Provinsi Papua Barat" (dok.brida_mediapapuabarat)
"Beberapa Narasumber yang hadir dalam Kegiatan lokakarya pengelolaan lahan gambut berkelanjutan Pasifik Barat/Western Pacific Sustainable Peatland Management project (SAGU) " (dok.brida_mediapapuabarat)
Di samping itu, Perwakilan United Nations Environment Programme Indonesia (UNEP), Bambang Arifatmi dalam sambutannya menyampaikan bahwa lokakarya di Manokwari merupakan tahapan persiapan rangkaian penyusunan proposal lengkap Proyek Pengelolaan Lahan Gambut berkelanjutan Pasifik Barat di Provinsi Papua Barat. Proyek SAGU di masing-masing negara, bertujuan untuk memastikan data lahan gambut ditingkatkan untuk memperkuat kebijakan, perencanaan, pemantauan, untuk konservasi, perlindungan dan restorasi lahan gambut; Pendidikan dan pelatihan konservasi diperluas melalui perbaikan struktur dan proses kelembagaan; Penduduk/masyarakat pemangku lahan gambut setempat, berperan aktif, menjadi subyek utama pengelolaan, menjaga serta melindungi lahan gambut secara utuh dan memulihkan lahan gambut yang terdegradasi.
"Salam Lestari, sebagai trend menjaga lingkungan dalam sesi foto bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat (tengah)" (dok.brida_mediapapuabarat)
“Pengelolaan lahan gambut kita di Indonesia merupakan yang terdepan, sehingga negera-negara lain ingin belajar ke Indonesia, maka ini menjadi sesuatu yang baik, harapan kita ke depan ada pertukaran untuk proses kunjungan ini. Kami mengharapkan dukungan dan kerjsasama yang baik dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan semua pihak yang terlibat agar dapat berjalan dengan baik. Bahkan pertemuan hari ini dapat memberikan manfaat dan saran-saran dalam proses dan kemajuan bersama, ” tutup Bambang. (lb/bridamediapapuabarat)
